Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan sikap TNI dan Polri
harus netral meski senior-senior dari dua institusi sedang berpolitik.
Hal itu diungkapkan Hadi saat menemui ulama dan tokoh agama di Masjid
Sabillilah, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat malam, 23 Februari 2018.
"TNI
dan Polri harus netral tidak dekat dengan partai politik. Hubungan
silaturahmi boleh dengan senior-senior yang mencalonkan diri, tapi tidak
dengan mendukung," kata Hadi.
Hadi mengatakan memasuki tahun politik yakni Pemilihan Kepala Daerah
2018 dan Pemilihan Presiden 2019 merupakan pesta demokrasi milik rakyat.
TNI dan Polri dilarang terlibat, karena tugas kedua institusi menjaga
keamanan demi kelancaran Pilkada dan Pilpres.
"Pesta demokrasi harus kita amankan kita tunjukan ke masyarakat jika
TNI/Polri solid untuk rakyat. Keamanan pasti terjaga dan rakyat pesta
demokrasi dengan nyaman. Biarkan pesta demokrasi diramaikan rakyat, kita
hanya menjaga," papar Hadi.
Hadi menyebut Pilkada 2018 dan
Pilpres 2019 sangat rentan ancaman kampanye hitam melalui media sosial
dengan isu SARA. TNI dan Polri diharapkan bisa mengantisipasi
kemungkinan gangguan keamanan.
Mantan KSAU itu juga mengimbau
masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak turut andil
menyebar kabar hoax. Hadi berharap masyarakat mampu memanfaatkan
teknologi sebaik mungkin.
"Permasalahan kecil saja dipelintir
dimasukkan ke sosmed. Punya HP tapi harus mewartakan yang bagus, karena
kita bisa jadi citizen jurnalis. Tapi kalau tidak benar ya jangan
disebarkan. Karena ancaman itu nyata didepan mata," ujar Hadi.
Tidak ada komentar: